MAKALAH SKB 3 MENTERI 1975

SKB  3 MENTERI 1975

( Lahirnya, Implikasi dan Efektifitasnya )

MAKALAH

Disusun Untuk Memenuhi Tugas Mata kuliah

“ Kapita Selekta PAI “

Dosen Pembimbing:

A. Yusuf Al-Qodir, M.Pd.I.

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM MIFTAHUL ‘ULA

( S T A I M )

FAKULTAS TARBIYAH PRODI S-1 PAI

Nglawak – Kertosono – Nganjuk

Oktober 2011
BAB I

PENDAHULUAN

A.     Latar Belakang

Seperti yang kita ketahui bahwa sejak awal diterapkannya sistem madrasah di Indonesia pada sekitar awal abad ke-20, madrasah telah menampilkan identitasnya sebagai lembaga pendidikan Islam. Identitas itu tetap dipertahankan meskipun harus menghadapi berbagai tantangan dan kendala yang tidak kecil, terutama pada masa penjajahan.

Pada masa penjajahan Belanda, perkembangan madrasah muncul dari semangat reformasi yang dilakukan oleh masyarakat Muslim. Ada dua faktor penting yang melatarbelakangi kemunculan madrasah di Indonesia; pertama, adanya pandangan yang mengatakan bahwa sistem pendidikan Islam tradisional dirasakan kurang bisa memenuhi kebutuhan pragmatis masyarakat. Kedua, adanya kekhawatiran atas kecepatan perkembangan persekolahan Belanda yang akan menimbulkan pemikiran sekuler di masyarakat. Untuk menyeimbangkan perkembangan sekulerisme, para reformis (khususnya dari kalangan Muhammadiyah) kemudian memasukkan pendidikan Islam dalam persekolahan melalui pembangunan madrasah

Pada masa itu, banyak sekali peraturan-peraturan yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda, yang pada intinya tidak lain adalah untuk mengontrol atau mengawasi madrasah. Karena pemerintah takut dari lembaga pendidikan tersebut akan muncul gerakan atau ideologi perlawanan yang akan mengancam kelestarian penjajahan mereka di bumi Indonesia ini, dan Dampak dari ketakutan yang berlebihan itu mencapai puncaknya ketika banyak madrasah yang ditutup karena dianggap melanggar ketentuan yang digariskan oleh pemerintah kolonial Belanda.

Ketika Indonesia diproklamasikan sebagai negara merdeka tahun 1945, madrasah kembali bermunculan dengan tetap menyandang identitas sebagai lembaga pendidikan Islam. Tentunya tidak lepas dari perhatian para pejabat pada saat itu.

Pemerintah RI tidak kalah perhatiannya terhadap madrasah atau pendidikan Islam umumnya, terbukti juga dengan dibentuknya Departemen Agama (Depag) pada 3 Januari tahun 1946. Dan salah satu kebijakan Departemen Agama terhadap madrasah yang cukup mendasar adalah dibuatnya Surat Kesepakatan Bersama (SKB) 3 Menteri, yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Agama tentang “Peningkatan Mutu pendidikan pada Madrasah” pada tahun 1975.

Maka dari itu, dalam makalah ini akan membahas tentang SKB 3 Menteri dengan batasan masalah meliputi lahirnya, implikasi dan efektifitas dari SKB 3 Menteri ini.

B.     Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam makalah ini adalah sebagai berikut:

1.      Bagaimana lahirnya SKB 3 Menteri?

2.      Bagaimana Implikasi dari SKB 3 Menteri?

3.      Bagaimana Efektifitas dari SKB 3 Menteri?

C.     Tujuan Pembahasan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan pembahasan dalam makalah ini adalah sebagai berikut:

1.      Untuk memahami lahirnya SKB 3 menteri

2.      Untuk memahami Implikasi dari SKB 3 Menteri

3.      Untuk memahami Efektifitas dari SKB 3 Menteri

BAB II

PEMBAHASAN

1.      Lahirnya SKB 3 Menteri 1975

Pada tanggal 18 April tahun 1972, Presiden Soeharto mengeluarkan Keputusan Presiden No. 34 tahun 1972 tentang “ Tanggung-Jawab Fungsional Pendidikan dan Latihan.” Isi keputusan ini pada intinya menyangkut tiga hal

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bertugas dan bertanggung jawab atas pembinaan pendidikan umum dan kejuruan.
2. Menteri tenaga Kerja bertugas dan bertanggung jawab atas pembinaan latihan keahlian dan kejuruan tenaga kerja bukan pegawai negeri.
3. Ketua Lembaga Administrasi Negara bertugas dan bertanggung jawab atas pembinaan pendidikan dan latihan khusus untuk pegawai negeri.

Dua tahun berikutnya, Keppres itu dipertegas dengan Instruksi Presiden No. 15 tahun 1974 yang mengatur realisasinya. Bagi Departemen Agama yang mengelola pendidikan Islam, termasuk madrasah, keputusan ini menimbulkan masalah. Padahal dalam Tap MPRS No. 27 tahun 1966 dinyatakan bahwa agama merupakan salah satu unsur mutlak dalam pencapaian tujuan Nasional. Selain itu, dalam Tap MPRS No. 2 tahun 1960 ditegaskan bahwa madrasah adalah lembaga pendidikan otonom di bawah pengawasan Menteri Agama. Berdasarkan ketentuan ini, maka Departemen Agama sebagai penyelenggara pendidikan madrasah tidak saja yang bersifat keagamaan dan umum, tetapi juga yang bersifat kejuruan.

Dengan Keppres No. 34 tahun 1972 dan Inpres No. 15 tahun 1974 itu, penyelenggaran umum dan kejuruan menjadi sepenuhnya berada di bawah tanggung jawab Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Secara implisit ketentuan ini mengharuskan diserahkannya penyelenggaraan pendidikan madrasah yang telah menggunakan kurikulum nasional kepada kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.

Menarik untuk dicermati, bahwa kebijakan Keppres 34/1972 yang kemudian diperkuat dengan Inpres 15/1974 menggambarkan ketegangan yang cukup keras dalam hubungan madrasah dengan pendidikan nasional. Keppes dan Inpres ini juga dipandang oleh sebagian umat Islam adalah sebagai suatu manuver untuk mengabaikan peran dan manfaat madrasah, padahal madrasah merupakan wadah utama pendidikan dan pembinaan umat Islam, sekaligus sebagai lembaga formal umat Islam yang lebih diperhatikan pemerintah terutama bagi masyarakat pedesaan yang jauh dari pusat pemerintahan, yang sejak zaman penjajahan diselenggarakan oleh umat Islam.

Ketegangan ini wajar saja muncul dan dirasakan oleh umat Islam. Betapa tidak, pertama, sejak diberlakunya UU No. 4 tahun 1950 dan UU No. 12 tahun 1954, masalah madrasah dan pesantren tidak dimasukkan dan bahkan tidak disinggung sama sekali, yang ada hanya masalah pendidikan agama di sekolah (umum). Dampaknya madrasah dan pesantren dianggap berada di luar sistem. Kedua, umat Islam pun “curiga” bahwa mulai muncul sikap diskriminatif pemerintah terhadap madrasah dan pesantren. Dan kecurigaan itu pun diperkuat dengan dikeluarkannya Keppres 34/1972 yang kemudian diperkuat dengan Inpres 15/1974 yang isinya dianggap melemahkan dan mengasingkan madrasah dari pendidikan nasional.

Munculnya reaksi dari umat Islam ini disadari oleh pemerintah Orde Baru, kemudian pemerintah mengambil kebijakan yang lebih operasional dalam kaitan dengan madrasah, yaitu melakukan pembinaan mutu pendidikan madrasah.

Sejalan dengan upaya meningkatkan mutu pendidikan madrasah inilah, maka pada tanggal 24 Maret 1975 dikeluarkan kebijakan berupa Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri yang ditandatangani oleh Menteri Agama (Prof. Dr. Mukti Ali), Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Letjen. TNI Dr. Teuku Syarif Thayeb) dan Menteri Dalam Negeri (Jend. TNI Purn. Amir Machmud). SKB ini dapat dipandang sebagai model solusi yang di satu sisi memberikan pengakuan eksistensi madrasah, dan di sisi lain memberikan kepastian akan berlanjutnya usaha yang mengarah pada pembentukan sistem pendidikan nasional yang integratif. Sejumlah diktum dari SKB 3 Menteri ini memang memperkuat posisi madrasah.

2.      Implikasi SKB 3 Menteri 1975

Implikasi SKB 3 Menteri 1975 ini antara lain adalah:

a.       Aspek Lembaga

Madrasah yang dianggap sebagai lembaga pendidikan tradisional, telah berubah dan membuka peluang bagi kemungkinan siswa-siswa madrasah memasuki wilayah pekerjaan pada sektor modern. Lebih dari itu madrasah juga telah mendapat pengakuan yang lebih mantap bahwa madrasah adalah bagian dari sistem pendidikan nasional walaupun pengelolaannya dilimpahkan pada Departemen Agama. Dan secara tidak langsung hal ini memperkuat dan memperkokoh posisi Departemen Agama dalam struktur pemerintahan, karena telah ada legitimasi politis pengelolaan madrasah.

b.      Aspek Kurikulum

Karena diakui sejajar dengan sekolah umum, maka komposisi kurikulum madrasah harus sama dengan sekolah, berisi mata pelajaran dengan perbandingan 70% mata pelajaran umum dan 30% pelajaran agama. Efeknya adalah bertambahnya beban yang harus dipikul oleh madrasah. Di satu pihak ia harus memperbaiki mutu pendidikan umumnya setaraf dengan standar yang berlaku di sekolah. Di lain pihak, bagaimanapun juga madrasah harus menjaga agar mutu pendidikan agamanya tetap baik.

c.       Aspek Siswa

Dalam SKB 3 Menteri ditetapkan bahwa:

1.      Ijazah siswa madrasah mempunyai nilai sama dengan ijazah sekolah umum yang setingkat.

2.      Siswa madrasah dapat berpindah ke sekolah umum yang setingkat.

3.      Lulusan madrasah dapat melanjutkan ke sekolah umum yang lebih atas.

d.      Aspek Masyarakat

SKB 3 Menteri telah mengakhiri reaksi keras umat Islam yang menilai pemerintah terlalu jauh mengintervensi kependidikan Islam yang telah lama dipraktikkan umat Islam atas dasar semangat pembaruan di kalangan umat Islam. Tentunya semua ini karena madrasah adalah wujud riel dari partisipasi masyarakat (communnity participation) yang peduli pada nasib pendidikan bagi anak bangsanya. Hal ini terbukti jelas dengan prosentase madrasah yang berstatus swasta jauh lebih banyak (91%) dibandingkan dengan yang berstatus negeri (9%)

Trend pengelolaan pendidikan yang semakin menitikberatkan pada peningkatan partisipasi masyarakat yang seluas-luasnya akan menuntut para pengelola madrasah agar mampu terlepas dari berbagai ketergantungan. Dengan kembali pada khiththah madrasah sebagai lembaga pendidikan berbasis masyarakat (community based education), maka madrasah hanya tinggal maju satu tahap ke depan yakni memberdayakan partisipasi masyarakat agar lebih efektif dan efisien.

Untuk menunjang suksesnya pendidikan berbasis masyarakat, maka peranan masyarakat sangat besar sekali. Masyarakat sebagai obyek pendidikan sekaligus juga akan menjadi subyek pendidikan. Sebagai obyek pendidikan, masyarakat merupakan sasaran garapan dari dunia pendidikan dan sebagai subyek pendidikan, masyarakat berhak mendesain model pendidikan sesuai dengan potensi dan harapan yang diinginkan oleh masyarakat setempat. Lebih dari itu sebagai subyek pendidikan, masyarakat juga bertanggungjawab terhadap prospek, termasuk dana pendidikan.

Ada beberapa bentuk peran serta masyarakat dalam menunjang keberhasilan otonomi dalam bidang pendidikan, antara lain:

1. Pendirian dan penyelenggaraan satuan pendidikan jalur pendidikan sekolah dan luar sekolah.
2. Pengadaan dan pemberian bantuan tenaga kependidikan.
3. Pengadaan dan pemberian tenaga ahli (guru tamu, peneliti, dan sebagainya).
4. Pengadaan / penyelenggaraan program pendidikan yang belum diadakan oleh sekolah.
5. Pengadaan bantuan dana; wakaf, hibah, pinjaman, beasiswa dan sebagainya.
6. Pengadaan dan pemberian bantuan ruang, gedung, tanah dan sebagainya.
7. Pemberian bantuan buku-buku pelajaran.
8. Pemberian kesempatan untuk magang / latihan kerja.
9. Pemberian bantuan managemen pendidikan.
10. Bantuan pemikiran dan pertimbangan dalam menentukan kebijakan pendidikan.

3.      Efektifitas SKB 3 Menteri 1975

1. Keputusan Bersamaa Tiga Menteri tersebut bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan pada madrasah agar tingkat pelajaran umum dari madrasah mencapai tingkat yang sama dengan tingkat mata pelajaran umum di sekolah umum yang setingkat, sehingga:

a.       Ijazah madrasah dapat mempunyai nilai yang sama dengan ijazah sekolah umum yang setingkat.

b.      Lulusan madrasah dapat melanjutkan ke sekolah umum setingkat lebih atas.

c.       Siswa madrasah dapat berpindah ke sekolah umum yang setingkat.

2. Peningkatan mutu pendidikan pada madrasah agar tujuan dimaksudkan di atas tercapai meliputi bidang – bidang :

a.       Kurikulum

b.      Buku – buku pelajaran, alat – alat pendidikan lainnya dan sarana – sarana pendidikan lainnya.

c.       Pengajar.

3. Pembinaan fungsional dalam rangka peningkatan mutu pendidikan pada madrasah berdasarkan SKB Tiga Menteri tersebut dilakukan pembagian tugas pembinaan sebagai berikut:

a.       Pengelolaan madrasah dilakukan oleh Menteri Agama.

b.      Pembinaan pelajaran agama dilakukan oleh Menteri Agama.

c.       Pembinaan dan pengawasan mutu pelajaran umum dilakukan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bersama – sama Menteri Agama dan Menteri dalam Negeri.

Adapun bantuan pemerintah dalam rangka peningkatan mutu pada madrasah meliputi sebagi berikut:

a.       Dalam bidang pengajaran umum dengan mengadakan buku – buku mata pelajaran pokok dan alat pendidikan lainnya.

b.      Dalam bidang sarana fisik dengan melakukan penataran dan bantuan pengajaran.

c.       Dalam bidang sarana fisik dengan pembangunan gedung sekolah. Sedangkan pelaksanaan bantuan tersebut di atas diatur bersama – sama oleh Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Menteri Dalam Negeri.

d.      Badan anggaran dalam pelaksanaan ketentuan – ketentuan dalam SKB Tiga Menteri tersebut di atas, dibebankan kepada anggaran Departemen Agama, sedangkan yang berupa bantuan dibebankan kepada anggaran Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan Departemen Dalam Negeri.

e.       Dalam pelaksanaan SKB Tiga Menteri ini, Departemen Agama sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam bidang – bidang yang harus dilaksanakan telah mengusahakan hal – hal sebagai berikut:

1)      Melakukan pembakuan kurikulum madrasah untuk semua tingkat yang realisasinya dituangkan dalam Keputusan Menteri Agama No. 73 Tahun 1976 untuk Ibtidaiyah; No. 74 Tahun 1976 untuk Tsanawiyah; dan No. 75 Tahun 1976 untuk tingkat Aliyah. Pelaksanaan kurikulum ini dilaksanakan secara bertahap sejak tahun ajaran 1976 dan dalam tahun 1979 semua jenjang madrasah harus telah dapat melaksanakan kurikulum baru tersebut.

2)      Memberikan legalitas yuridis untuk mempersamakan tingkat / derajat madrasah dengan sekolah umum dan mempersembahkan ijazah madrasah swasta dengan madrasah negeri. Masing – masing dituangkan dengan keputusan Menteri Agama No. 70 Tahun 1976 dan No. 5 Tahun 1977. kemudian di dalam pelaksanaan teknis persamaan ijazah madrasah swasta dengan madrasah negeri telah diatur oleh Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. Kep/D/69/77, yang mengatur tentang status madrasah terdaftar dan status madrasah dipersamakan dengan persyaratan – persyaratannya.

3)      Dalam rangka efektifitas pendidikan di madrasah itu pula maka telah dilakukan restrukturisasi madrasah dengan Keputusan Menteri Agama No. 15 Tahun 1976 ( untuk Madrasah Ibtidaiyah ), No. 16 Tahun 1976 ( untuk MTsN ), dan No. 17 Tahun 1976 ( untuk MAN ).

BAB III

PENUTUP

Kesimpulan

1.      Pada tanggal 24 Maret 1975 dikeluarkan lah sebuah kebijakan berupa Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri yang ditandatangani oleh Menteri Agama (Prof. Dr. Mukti Ali), Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Letjen. TNI Dr. Teuku Syarif Thayeb) dan Menteri Dalam Negeri (Jend. TNI Purn. Amir Machmud).

2.      Dalam Implikasi SKB 3 Menteri ada beberapa aspek yaitu meliputi aspek lembaga, kurikulum, siswa dan aspek masyarakat.

3.      Efektifitas SKB 3 Menteri adalah bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan pada madrasah agar tingkat pelajaran umum dari madrasah mencapai tingkat yang sama dengan tingkat mata pelajaran umum di sekolah umum yang setingkat, kemudian meningkatan mutu pendidikan pada madrasah agar tujuan dimaksudkan di atas tercapai dan pembinaan fungsional dalam rangka peningkatan mutu pendidikan pada madrasah berdasarkan SKB Tiga Menteri.

DAFTAR PUSTAKA

Arif, Abdul, Madrasah Dalam Politik Pendidikan Di Indonesia, Jakarta: Wacana

Ilmu, 2005.

Arifin, Muzayyin, Kapita Selekta Pendidikan Islam, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003.

Tobroni, Andi, Relevansi SKB 3 Menteri, Ciputat: IMI, 2004.

---

GERAKAN – GERAKAN PEMBAHARUAN PENDIDIKAN

GERAKAN – GERAKAN PEMBAHARUAN PENDIDIKAN

MAKALAH

Disusun Untuk Memenuhi Tugas Mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam

Dosen Pembimbing:

Drs. Moh. Arif AM, MA

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM MIFTAHUL ‘ULA

( S T A I M )

FAKULTAS TARBIYAH PRODI S-1 PAI

Nglawak – Kertosono – Nganjuk

November 2011

BAB I

PENDAHULUAN

A.     Latar Belakang

Pendidikan sebagai upaya untuk membangun sumber daya manusia memerlukan wawasan yang sangat luas, karena pendidikan menyangkut seluruh aspek kehidupan manusia, baik dalam pemikiran maupun dalam pengalamannya. Pengkajian filosofis terhadap pendidikan mutlak diperlukan, karena kajian seperti ini akan melihat pendidikan dalam suatu realitas yang komperhensip.

Oleh karena itu, dalam makalah ini akan dibahas tentang kajian filosofis yang berkaitan tentang gerakan – gerakan pembaharuan pendidikan yang di dalamnya akan memuat gerakan developmentalisme, progresivisme, rekonstruksionalisme, esensialisme, dan parenialisme, bagaimana pemikiran mereka dan siapa saja tokoh – tokohnya.

B.     Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam makalah ini adalah sebagai berikut:

1.      Bagaimanakah pemikiran dari gerakan developmentalisme dan siapa saja tokohnya?

2.      Bagaimanakah pemikiran dari gerakan progresivisme dan siapa saja tokohnya?

3.      Bagaimanakah pemikiran dari gerakan rekonstruksionalisme dan siapa saja tokohnya?

4.      Bagaimanakah pemikiran dari gerakan esensialisme dan siapa saja tokohnya?

5.      Bagaimanakah pemikiran dari gerakan perenialisme dan siapa saja tokohnya?

C.     Tujuan Pembahasan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka rumusan masalah dalam makalah ini adalah sebagai berikut:

1.      Untuk  memahami pemikiran dari gerakan developmentalisme beserta tokohnya

2.      Untuk  memahami pemikiran dari gerakan progresivisme beserta tokohnya

3.      Untuk  memahami pemikiran dari gerakan rekonstruksionalisme beserta tokohnya

4.      Untuk  memahami pemikiran dari gerakan esensialisme beserta tokohnya

5.      Untuk  memahami pemikiran dari gerakan perenialisme beserta tokohnya

BAB II

PEMBAHASAN

A.     Gerakan Developmentalisme

Developmentalisme bukan merupakan bangunan filsafat yang berdiri sendiri, melainkan merupakan suatu gerakan yang muncul pada abad ke – 19. Developmentalisme berpendapat, proses pendidikan adalah proses perkembangan jiwa.[1]

Tokoh – tokoh dalam gerakan ini adalah Pestalozzi, Johan Fredrich Herbart, Fredrich Wilhem Frobel ( Jerman ) dan Stanley Hall ( AS ).

Konsep – konsep pendidikan yanng dicetuskan oleh gerakan ini adalah:

a)      Mengaktualisasikan semua potensi anak yang masih laten, membentuk watak susila dan kepribadian yang harmonis, serta meningkatkan derajat sosial manusia.

b)      Dengan pengembangan yang dikontrol, membentuk tanggapan, mengembangkan insting anak melalui indra dan emosional menjadi pengetahuan dan moral akan membuat anak mengaktualisasi semua potensi.

c)      Pengembangan dilakukan sejalan dengan tingkat perkembangan anak.

B.     Gerakan Progresivisme

1.      Latar Belakang

Gerakan progresivisme didirikan pada tahun 1918. Selama 20 tahunan gerakan ini merupakan suatu gerakan yang kuat di Amerika Serikat. Kaum progresif mengkritik filsafat Dewey. Perubahan masyarakat yang dilontarkan Dewey adalah perubahan secara evolusi, sedangkan kaum progresif mengharapkan perubahan yang sangat cepat, agar lebih cepat mencapai tujuan.[2]

Gerakan progresif terkenal luas karena reaksinya terhadap formalisme dan sekolah tradisional yang membosankan, yang menekankan disiplin keras, belajar keras, belajar pasif dan hal – hal yang tidak bermanfaat dalam pendidikan.

Pada tahun 1944 gerakan ini dibubarkan dan memilih ganti nama menjadi “ American Educational fellowship “.

2.      Strategi progresif

Filsafat progresif berpendapat bahwa pengetahuan yang benar pada masa kini mungkin tidak benar dimasa mendatang. Untuk mempersiapkan siswa untuk suatu masa depan adalah membekali mereka dengan strategi – strategi pemecahan masalah.

Orang – orang progresif merasa bahwa kehidupan itu berkembang dalam satu arah positif dan bahwa umat manusia dipercaya untuk bertindak dalam minat terbaik mereka sendiri.

3.      Pendidikan Progresivisme

Progresivisme didasarkan pada keyakinan bahwa pendidikan harus terpusat pada anak ( child – centered ) bukannya memfokuskan pada guru atau bidang muatan. Asumsi kaum progresif adalah sebagai berikut:

a.       Muatan kurikulum harus diperoleh dari minat – minat siswa bukannya dari disiplin – disiplin akademik.

b.      Pengajaran dikatakan efektif jika mempertimbangkan anak secara menyeluruh dan minat – minat serta kebutuhan – kebutuhannya dalam hubungannya dengan bidang kognitif, afektif, dan psikomotorik.

c.       Pembelajaran pada pokoknya aktif bukan pasif

d.      Tujuan pendidikan adalah mengajar para siswa berfikir secara rasional sehingga mereka menjadi cerdas, yang memberi kontribusi pada anggota masyarakat.

e.       Disekolah, para siswa mempelajari nilai personal dan nilai sosial.

f.        Umat manusia ada dalam suatu keadaan yang berubah secara konstan, dan pendidikan memungkinkan masa depan yang lebih baik.

4.      Perhatian Terhadap Anak

Proses belajar terpusat kepada anak, namun hal ini tidak berarti bahwa anak akan diizinkan untuk mengikuti semua keinginannya, siswa membutuhkan bimbingan dan arahan dari guru dalam melaksanakan aktivitasnya.

5.      Kurikulum dan Peranan Guru

Kurikulum disusun sekitar pengalaman siswa, baik pengalaman pribadi maupun sosial. Kurikulum seharusnya menggunakan pendekatan interdisipliner, buku merupakan alat dalam proses belajar, bukan sumber pengetahuan.

Peranan guru adalah membimbing siswa dalam kegiatan pemecahan masalah. Guru menolong siswa dalam menentukan dan memilih masalah – masalah yang bermakna, menemukan sumber – sumber data yang relevan, menafsirkan dan menilai akurasi data, serta merumuskan kesimpulan. Guru dituntut untuk sabar, fleksibel, berfikir interdisipliner, kreatif dan cerdas.

6.      Tokoh Progresif

George Axtelle, William O. Stanley, Ernest Bayley adalah sebagian tokoh progresif

C.     Gerakan Perenialisme

Perenialisme adalah gerakan dalam pendidikan yang lahir pada abad ke – 20. Perenialisme menentang pandangan progresivisme yang menekankan perubahan dan sesuatu yang baru. Jalan yang ditempuh oleh kaum perenialis adalah jalan mundur ke belakang, dengan menggunakan kembali nilai – nilai yang umum yang kuat pada zaman kuno dan abad pertengahan. Pandangan Plato dan Aristoteles mewakili peradapan Yunani kuno, serta Thomas Aquina dari abad pertengahan.[3]

1.      Pendidikan Perenialisme

Perenialisme memandang kebenaran sebagi hal yang konstan abadi dan perenial. Tujuan pendidikan menurut pemikiran perenialis adalah memastikan bahwa para siswa memperoleh pengetahuan tentang gagasan besar yang tidak berubah.

Beberapa prinsip pendidikan perenialisme secara umum yaitu:

a)      Walaupun perbedaan lingkungan, namun pada hakikatnya manusia dimanapun dan kapanpun ia berada adalah sama. Robert M. Hutckin sebagi pelopor perenialisme di Amerika Serikat, mengemukakan bahwa manusia pada hakikatnya adalah hewan rasional ( ini adalah pandangan Aristoteles ). Pendidikan harus sama bagi semua orang, dimanapun dan kapanpun ia berada, begitu pula tujuan pendidikan harus sama, yaitu memperbaiki manusia sebagai menusia.

b)      Rasio merupakan atribut manusia yang paling tinggi. Manusia harus menggunakannya untuk mengarahkan sifat bawaannya, sesuai dengan tujuan yang ditentukan.

c)      Tugas pendidikan adalah memberikan pengetahuan tentang kebenaran yang pasti dan abadi.

d)      Pendidikan bukan merupakan peniruan dari hidup, melainkan persiapan untuk hidup.

e)      Siswa seharusnya mempelajari karya – karya besar yang menyangkut sejarah, filsafat, seni dan literatur yang berhubungan dengan kehidupan sosial, terutama politik dan ekonomi.

2.      Tokoh Perenialisme

Tokoh perenialisme adalah Robert Maynart Hutchins seorang rektor The University of Chicago dan Mortimer Adler.

D.    Gerakan Essensialisme

Gerakan esensialisme muncul pada awal tahun 1930. Tokoh aliran ini adalah william C. Bayley, Thomas Briggs, Frederick Breed, dan Isac L, Kandell. Esensialisme mengadakan protes terhadap progresivisme, namun dalam protes tersebut tidak menentang secara keseluruhan pada progresivisme seperti yang dilakukan perenialisme.

1.    Konsep Pendidikan

a.       Gerakan Back to Basics

Gerakan Back to Basics yang dimulai dipertengahan tahun 1970-an adalah dorongan skala besar yang mutakhir untuk menerapkan program – program esensialisme disekolah. Kaum esensialisme berpendapat sekolah – sekolah harus melatih / mendidik siswa untuk berkomunikasi dengan jelas dan logis.

b.      Tujuan Pendidikan

Tujuan pendidikan adalah alat untuk meneruskan warisan budaya dan warisan sejarah melalui pengetahuan inti yang terakumulasi dan telah bertahan dalam kurun waktu yang lama.

c.       Kurikulum

Kurikulum esensialisme menekankan pengajaran fakta – fakta, kurikulum esensialisme seperti halnya perenialisme, yaitu kurikulum yang berpusat pada masa pelajaran ( Subject matter centered )

d.      Peranan sekolah dan Guru

Peranan sekolah adalah memelihara dan menyampaikan warisan budaya dan sejarah pada generasi pelajar dewasa ini.

Peranan guru adalah sebagai seseorang yang menguasai lapangan dan merupakan model contoh yang sangat baik untuk digugu dan ditiru.

e.       Prinsip – prinsip Pendidikan

1)    Pendidikan harus dilakukan melalui usaha keras, tidak begitu saja timbul dari dalam siswa.

2)    Inisiatif pendidikan ditekankan pada guru bukan pada siswa.

3)    Inti proses pendidikan adalah asimilasi dari mata pelajaran yang telah ditentukan.

4)    Sekolah harus mempertahankan metode – metode tradisional yang bertautan dengan disiplin mental.

5)    Tujuan akhir pendidikan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan umum.

E.     Gerakan Rekonstruksionalisme

Sebagaimana yang dinyatakan oleh caroline Pratt ( 1948 ), seorang rekonstruksionis sosial yang berpengaruh saat itu; “ nilai terbesar suatu sekolah harus menghasilkan manusia – manusia yang dapat berfikir secara efektif dan bekerja secara konstruktif, yang saat bersamaan dapat membuat suatu dunia yang lebih baik dibandingkan dengan sekarang ini untuk hidup di dalamnya “.

Singkatnya, sekolah – sekolah tidak hanya harus mentransmisikan pengetahuan mengenai tatanan sosial yang ada, melainkan juga harus berusaha merekontruksinya.

Rekontruksionisme merupakan kelanjutan dari gerakan progresivisme. Gerakan ini lahir didasari atas suatu anggapan bahwa kaum progresif hanya memikirkan dal melibatkan diri dengan masalah – masalah masyarakat yang ada pada saat sekarang ini. Rekonstruksionisme dipelopori oleh George Count dan Harold Rugg pada tahun 1930, ingin membangun masyarakat baru, masyarakat yang pantas dan adil.

Aliran ini berpendapat bahwa sekolah harus mendominasi / mengarahkan perubahan atau rekonstruksi pada tatanan sosial saat ini.

1)      Sekolah Sebagai Agen Perubahan Sosial

George S. Counts sebagai pelopor rekonstruksionisme dalam publikasinya “ Dare The School Buld a New Social Order “, mengemukakan bahwa sekolah akan betul – betul berperan apabila sekolah menjadi pusat bangunan masyarakat baru secara keseluruhan, membasmi kemelaratan, peperangan dan kesukuan. Masyarakat yang menderita kesulitan ekonomi dan masalah – masalah sosial yang besar merupakan tantangan bagi pendidikan untuk menjalankan perannya sebagai agen pembaharuan dan rekonstruksi sosial.

2)      Teori Pendidikan

a)      Pendidikan merupakan usaha sosial. Misi sekolah adalah untuk meningkatkan rekonstruksi sosial.

b)      Tujuan pendidikan adalah bertanggung jawab dalam menciptakan aturan sosial yang ideal. Transmisi budaya adalah esensial dalam masyarakat yang majemuk.

c)      Kurikulum sekolah tidak boleh didominasi oleh budaya mayoritas maupun oleh budaya yang ditentukan atau disukai. Semua budaya dan nilai – nilai yang berhubungan berhak untuk mendapatkan tempat dalam kurikulum.

3)      Tokoh – tokoh Rekonstruksionisme

Rekonstruksionisme dipelopori oleh George Count dan Harold Rugg

4)      Kedudukan Siswa

Nilai – nilai budaya siswa yang dibawa ke sekolah merupakan hal yang berharga.

5)      Metode

Metode sebagai kelanjutan dari pendidikan progresif, metode aktivitas diberatkan.

6)      Peranan Guru

Guru harus menunjukan rasa hormat yang sejati ( ikhlas ) terhadap semua budaya, baik dalam hal lainnya. Pelajaran sekolah harus mewakili budaya masyarakat.

BAB III

PENUTUP

Kesimpulan

1)      Gerakan Developmentalisme

Gerakan ini muncul pada abad ke – 19. Tokoh – tokohnya adalah Pestalozzi, Johan fredich Herbart, Fredrich Wilhem Frobel dan Stanley Hall. Gerakan ini berpendapat dan mempunyai konsep yaitu mengaktualisasikan semua potensi anak.

2)      Gerakan Progresivisme

Gerakan ini didirikan pada tahun 1918. Tokoh – tokohnya adalah George Axtelle, William O. Stanley, Ernest Bayley. Kaum progresif mengharapkan perubahan yang sangat cepat, agar lebih cepat mencapai tujuan.

3)      Gerakan Perenialisme

Gerakan ini lahir pada abad ke – 20. Tokoh – tokohnya adalah Maynart Hutchins seorang rektor The University of Chicago dan Martimer Adler. Gerakan ini menentang pandangan progresif yang menekankan perubahan dan sesuatu yang baru. Jalan yang ditempuh adalah jalan mundur ke belakang, dengan menggunakan kembali norma dan nilai zaman kuno dan pertengahan.

4)      Gerakan Essensialisme

Gerakan ini muncul pada awal tahun 1930. Tokoh – tokohnya adalah William Bagley, Thomas Briggs, Frederick Breed, dan Isac L. Kandell. Menurut aliran ini tujuan pendidikan adalah alat untuk meneruskan warisan budaya dan warisan sejarah.

5)      Gerakan Rekonstruksionalisme

Gerakan ini kelanjutan dari gerakan progresivisme. Tokoh – tokohnya adalah George Count dan Harold Rugg. Menurut gerakan ini, pendidikan adalah usaha sosial. Misi sekolah adalah untuk meningkatkan rekonstruksi sosial.

---

[1]Redja  Mudyaharjo, Pengantar Pendidikan, ( Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002 ), h. 101

[2] Uyoh Sadulloh, Pengantar Filsafat, ( Bandung: CV Alfabeta, 2003 ), h. 142

[3] Ibid, h. 151